LEMBAGA NEGARA

Lembaga negara merupakan perangkat negara yang menjalankan pemerintahan secara keseluruhan.  Mengacu pada pembagian kekuasaan (Trias Politika) dari Montesque bahwa di Indonesia terdapat tiga lembaga negara yaitu lesgislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut bekerja bersama dengan saling terhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika salah satu lembaga saja tidak ada maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pemerintahan.

A. Lembaga Negara di Pusat
1. MPR
Menurut pasal 2 ayat (1) MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.
Tugas dan wewenang MPR:
- Mengubah dan menetapkan UUD Tahun 1945
- Melantik presiden dan/atau wakil presiden hasil pemilu
- Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya
- Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

2. DPR
DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Anggota DPR berjumlah 560 orang, keanggotaanya diresmikan oleh presiden dan berdomisili di ibukota negara. Masa jabatan DPR adalah 5 tahun.
Fungsi DPR:
- Fungsi legislasi yaitu menjalankan kekuasaan membentuk UU
- Fungsi anggaran yaitu membahas/mengubah RAPBN dan menetapkan APBN
- Fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh presiden
Tugas dan wewenang DPR:
- Membentuk UU bersama presiden
- Memberikan persetujuan atau tidak terhadap Perpu yang diajukan oleh presiden untuk menjadi UU
- Menerima rancangan UU yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah
- Membahas rancangan UU
- Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan UU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama
- Membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan oleh presiden.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan APBN
- Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD

3. DPD
DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilu. Anggota DPD tiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang.
Tugas dan wewenang DPD:
- Mengajukan RUU kepada DPR berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah
- Ikut membahas bersama DPR dan presiden RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah
- Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
- Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah
-

SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem adalah gabungan dari komponen-komponen yang saling terhubung  secara teratur dan memiliki fungsi. Kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang artinya lembaga atau perangkat negara yang bertugas mengatur dan menyelenggarakan kekuasaan negara. Jadi, sistem pemerintahan adalah hubungan dan tata kerja antarlembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat.

Macam-macam sistem pemerintahan dibagi dua:

A. Sistem Pemerintahan Presidensil, ciri-cirinya:

1. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

2. Presiden tidak dipilih oleh parlemen tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan/majelis

3. Kabinet dibentuk oleh presiden

4. Kabinet bertanggungjawab kepada presiden tidak kepada parlemen

Contoh negara yang melaksanakan sistem presidensil adala Indonesia.

B. Sistem Pemerintahan Parlementer, ciri-cirinya:

1. Presiden/raja adalah kepala negara sedang kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri

2. Parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu

3. Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen

4. Kabinet dapat dibubarkan parlemen dengan mosi tidak percaya

Contoh negara yang melaksanakan sistem parlementer adalah Amerika Serikat, Inggris

C. Sistem Pemerintahan Indonesia

UUD 1945 tidak menyebutkan secara tegas sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia tetapi dalam ketentuannya secara jelas menunjukkan sistem pemerintahan presidensil. Beberapa ketentuan UUD 1945 yang menunjukkan sistem pemerintahan presidensil antara lain pasal 4 ayat (1): "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar", dan pasal 17 ayat (1) dan (2).

Sumber: Pendidikan Kewarganegaraan 2. Yudistira
              Modul Belajar PKN